Logo BPK
JAKARTA - Anggota II BPK Taufiequrrahman Ruki menyatakan, BPK telah memulai audit terhadap Newmont atas permintaan DPR. Diperkirakan audit tersebut akan memakan waktu 90 hari.
"Kami telah memulai audit untuk tujuan tertentu atas tujuh persen divestasi saham Newmont," kata Taufieq usai membuka pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) se-ASEAN di hotel Atlet Century Park, Jakarta, Senin (25/7/2011).
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang dijadwalkan untuk mengaudit terhadap Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terkait pembelian divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada Juli ini.
Menurut Kepala PIP Soritaon Siregar, BP akan melakukan audit pada keabsahan proses pembelian divestasi tujuh persen saham Newmont. "Yang akan diaudit membeli saham Newmont 2010 itu apa memenuhi governance-nya gak. Karena transaksi kan belum efektif," tambahnya.
Berbeda dengan Pemerintah Pusat, audit investigasi terhadap divestasi 24 persen saham konsorsium pemerintah daerah pada 2009 akan diperiksa secara detail. "Menkeu sudah minta untuk audit dan BPK akan audit di NTB. Auditnya pada prosedur pembentukan BUMD, sumber dana, dan sebagainya," ujarnya.
Dia menuturkan, hasil audit investigasi BPK akan disampaikan setelah 30 hari kerja sejak awal pelaksanaan audit. "Kita akan lihat hasilnya setelah 30 hari kerja," katanya. (and)
"Kami telah memulai audit untuk tujuan tertentu atas tujuh persen divestasi saham Newmont," kata Taufieq usai membuka pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) se-ASEAN di hotel Atlet Century Park, Jakarta, Senin (25/7/2011).
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang dijadwalkan untuk mengaudit terhadap Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terkait pembelian divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada Juli ini.
Menurut Kepala PIP Soritaon Siregar, BP akan melakukan audit pada keabsahan proses pembelian divestasi tujuh persen saham Newmont. "Yang akan diaudit membeli saham Newmont 2010 itu apa memenuhi governance-nya gak. Karena transaksi kan belum efektif," tambahnya.
Berbeda dengan Pemerintah Pusat, audit investigasi terhadap divestasi 24 persen saham konsorsium pemerintah daerah pada 2009 akan diperiksa secara detail. "Menkeu sudah minta untuk audit dan BPK akan audit di NTB. Auditnya pada prosedur pembentukan BUMD, sumber dana, dan sebagainya," ujarnya.
Dia menuturkan, hasil audit investigasi BPK akan disampaikan setelah 30 hari kerja sejak awal pelaksanaan audit. "Kita akan lihat hasilnya setelah 30 hari kerja," katanya. (and)