BPK: Audit Keuangan di Indonesia Ketinggalan

Audit  

BERITA TERKAIT

• BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan ke Presiden
• BPK: 305 Kasus Terindikasi Pidana Rp33 T
• Ini Temuan BPK Soal Keuangan Pemerintah
• BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp7,7 T
• BPK Tak Puas Kinerja Keuangan Pemerintah

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai permasalahan utama dalam manajemen keuangan institusi pemerintah dan non pemerintah saat ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2011 menilai, jika dibandingkan dengan BPK di negara lain, institusi negara tersebut kini sudah fokus untuk meningkatkan efisiensi karena tingkat kepatuhan yang sudah tidak bermasalah.

"Kondisi Indonesia itu masalah kepatuhan saja belum selesai. Jadi, penilaian BPK menekankan kepada apakah Laporan Pemerintah Pusat, BUMN, dan Pemda sudah sesuai ketentuan dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak atau tingkat kepatuhannya dulu," jelas Hasan Bisri.

BPK, ujar Hasan, saat ini baru akan mulai beranjak masuk menangani audit kinerja setelah tingkat kepatuhan suatu instansi sudah baik. Audit kinerja ini bertujuan sebagai proses efisiensi anggaran.

"Hal ini seperti di negara lain, di mana mereka sudah masuk kepada efisiensi, tidak lagi tingkat kepatuhan karena semua sudah patuh," tuturnya.

Masih banyaknya persoalan tingkat kepatuhan, dia menambahkan, menjadi permasalahan mendasar bagi keuangan negara di Tanah Air. Padahal, tingkat kepatuhan yang rendah akan menyebabkan kerugian negara.

"Banyak yang belum patuh terhadap perundang-undangan, sehingga banyak kerugian negara. Negara maju sudah lagi tidak berbicara itu, ikuti aturan saja kita belum selesai," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, BPK menemukan 3.463 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp7,71 triliun. Temuan itu merupakan hasi laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2011.
Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp7,71 triliun tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp136,77 miliar selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa. (art)

Sumber : http://beritabisnisnews.blogspot.com/2011/10/bpk-audit-keuangan-di-indonesia.html

Tim Surveilance Audit Lakukan Audit di Semen Padang

Padang, 10/10 (SP) – Tim Surveilance Audit dari Sucofindo International Services melakukan audit di PT Semen Padang selama tiga hari,  dimulai Senin (10/10) hingga (12/10). Tim audit yang berjumlah empat orang itu diterima direksi dan jajaran Staf Semen Padang, di Lantai I Kantor Pusat Semen Padang, Senin (10/10).

Direktur Litbang dan Operasi PT Semen Padang Agus Boing Nurbiantoro pada Opening Meeting Surveilance Audit mengungkapkan, kegiatan surveilance audit itu meliputi ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, PERMENAKER 05/1996, dan renewal audit  ISO 14001:2004.

“Ini merupakan suatu kegiatan periodik untuk review melalui organisasi berkaitan quality management. Tujuannya menjamin organisasi yang dijalankan apakah sudah comply dengan standar kualitas yang dipersyaratkan. Ini untuk meyakinkan customer  bahwa proses manajemen sudah sesuai dengan standar kualitas yang tarafnya internasional,” kata Agus. Di samping itu, katanya, secara brand, membuat produk secara posititioning akan differenciete dibandingkan dengan produk lainnya.

Manajemen dan staf Semen Padang, katanya,  secara konsisten terus menerus mengimprove implementasi dari manajemen ISO 9001: 2008 dan seterusnya. Semuanya sudah diintegrasikan dalam Sistem Manajemen Semen Padang (SMSP).

“Tentunya, konsistensi harus dijalankan. Penyempurnaan implementasi harus dilakukan sesuai perkembangan zaman dan teknologi. Salah satu sistem yang diimplementasikan adalakah Banking Online System. Harapannya, tidak hanya online,  atau network sistem saja, tapi bagaimana mengimplementasikan proses bisnis dari mana saja. Tapi tentunya harus comply dengan standar-standar kualitas yang dipersyaratkan,” katanya.

Agus mengatakan, dalam periode yang lalu Semen Padang sudah mendapatkan sejumlah penghargaan, di antaranya, Base Implementation Of Integrated Manjaemen Sistem Award 2010, dan  IQA 2010, dengan skor 422. Tahun 2011 ini diharapkan skor IQA menjadi 480 dan kalau bisa naik menjadi 500.

Pada 2012 Semen Padang merencanakan menuju Green Proper. Selama tiga tahun ini, Semen Padang berada di peringkat biru. Dan, pada 2012 diharapkan bisa meraih Proper Hijau (Green Proper). Di samping itu,  Semen Padang sudah mengimplemtasikan CDM, dengan memfolow up WHRG, yang merupakan pemanfaatan gas buang menjadi energi listrik. WHRG bekerjasama dengan NEDO Jepang ini akan diresmikan pada 26 Oktober 2012.

Di samping itu, kata Agus Boing, tahun ini dan seterusnya, Semen Padang akan meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif/ AFR melalui program peningkatan persetase AFR. Tahun depan diharapkan mampu menggantikan 10 persen dari bahan bakar yang dilakukan saat ini.

Untuk kecelakaan kerja, Agus mengakui belum mencapai target Zero Accident. Zero Accident dicanangkan di Semen Padang pada 2009. Tapi dalam perjalanannya banyak hal yang diperlukan. Pada 2010 terjadinya sebanyak 20 kasus kecelakaan dan 16 kasus hubungan kerja. Hingga September  2011,  terjadi 16 kecelakaan, dan 8 kecelakaan hubungan kerja. “Mudah- mudahan ini diusahakan diperbaiki, sehingga beberapa tahun ke depan bisa mencapai zero accident,” katanya.

Ketua Tim Audit Heri Purwanto mengatakan, dua hari ke depan pihaknya akan melaksanakan audit di Semen Padang.Pertama surveilance audit untuk ISO 9001: 2008 dan juga K3, OHSAS,  Permenaker dan renewal audit sertifikat ISO 14001:2004.

Tujuan renewal audit, katanya,  untuk melihat apakah penerapan sistem manajemen lingkungan tetap dilaksanakan secara konsisten, apakah comply dengan standar ISO, regulasi atau undang-undang yang terkait lingkungan serta melihat juga improvement, sehingga layak diperpanjang selama tiga tahun ke depan.

Audit, katanya,  akan dilakukan dengan metode sampling. Artinya, apabila di area tertentu tim menemukan kekurangan, atau ketidak sesuaian, maka bukan berarti dianggap secara keseluruhan perusahaan jelek. Bisa saja, mungkin area yang diambil merupakan area terburuk. Demikian pula sebaliknya, apabila tim turun ke area yang bagus, namun  bukan berarti secara keseluruhan area bagus. Bisa jadi, area yang diambil atau ditinjau merupakan area yang terbaik.

“Pada hari ketiga, tim akan dilakukan clossing meeting. Kami akan menyampaikan apa yang menjadi temuan audit,” katanya didamping tiga anggota tim audit lainnya, yakni Aryani Marlina, Nuzwardi Sjahwil, dan Hariyanto.

Ada empat jenis temuan yang akan disampaikan tim, yakni  pertama, conformity atau ditemukan kesesuaian jika memang perusahaan mampu memenuhi persyaratan standar. Kedua, observasi, merupakan masukan dari tim terhadap penyimpangan untuk dilakukan continue improvement. Ketiga, ketidaksesuaian kecil (minor),  dan ketidaksesuaian major. (*)

Sumber : http://www.semenpadang.co.id/?mod=berita&kat=&id=598#

BPKP Audit Kasus ASKESKIN RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, kini mulai mengaudit dugaan penyimpangan dana fee Asuransi Kesehatan masyarakat Miskin (Askeskin) di RSU-CND Meulaboh, yang saat ini diusut Kejari Meulaboh. Bahkan dalam kasus yang dilaporkan oleh LSM SuAK Aceh, Kejari sudah menetapkan mantan direktur RSU-CND, dr Mudiarti sebagai tersangka.

Kamis kemarin, Kajari Meulaboh, Syamsul Bahri membenarkan tim BPKP sudah turun dan melakukan audit, dan dengan audit ini akan diketahui jumlah kerugian negara, meski sebelumnya tim penyidik dari Kejari Meulaboh juga sudah menemukan kerugian hampir mencapai Rp 500 juta. “Dengan sudah turun hasil audit, maka kasus itu segera kita teruskan ke Pengadilan Negeri Meulaboh guna disidang,” ujar Syamsul Bahri.

Sementara menyangkut dengan kasus dua sekolah yang didanai Otsus 2009 yang telah terbengkalai, yakni bangunan SMA Panton Reu, Kecamatan Panton Reu, dan bangunan SMA Woyla Timur yang saat ini dalam pengusutan Polres Aceh Barat, telah turun hasil audit BPKP Aceh.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Djoko Widodo MSi melalui Kasat Reskrim, AKP Suwalto SH mengatakan, bahwa pihaknya sudah menerima hasil audit dari BPKP.Hasil audit BPKP terhadap kedua sekolah telatar itu diketahui kerugian negara yaitu , untuk proyek SMA Woyla Timur kerugian negara Rp 165,3 juta dari Rp 721, 2 juta nilai kontrak. Selanjutnya proyek SMA Panton Reu kerugian negara sebesar Rp 198,2 juta dari Rp 701,04 juta nilai kontrak.

Sejauh ini sejumlah saksi-saksi sudah diperiksa termasuk pejabat teknis kegiatan (PPTK), Said Rasyidin dan Kuasa Direktur CV Karya Anak Bangsa, Hasan Sani yang mengerjakan proyek SMA Woyla Timur dan Kuasa Direktur CV Eka Citra Perkasa, Ir Agus Budiyasa. Dan sejumlah saksi itu juga akan kembali diperiksa guna melengkapi berkas perkara yang selanjutnya akan diteruskan ke Kejari Meulaboh. Dan kedua proyek yang ditelantarkan itu adalah proyek dana Otsus tahun 2009 lalu, sehingga gedung sekolah itu saat ini telantar dan memprihatinkan.

Sumber : http://www.acehbarat.com/2011/03/bpkp-audit-kasus-askeskin-rsu-cut-nyak-dhien-meulaboh/